Sejak dimulainya pogram Elektronik atau Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie, pada tahun 2019 lalu, tercatat dinas yang terletak berdekatan dengan Masjid Alfalah kota Sigli tersebut, telah menerima sebanyak 1.012 investor di Kabupaten penghasil gabah nomor dua terbesar di Aceh tersebut. Alhasil, besaran investasi di Pidie mencapai Rp. 123 Miliyar lebih dan menyerap ribuan tenaga kerja.
Kepala DPMPTSP Pidie, Ramli Usman, SH, MM, mengungkapkan bahwa, selama berlakunya system OSS di Pidie, para investor semakin mudah melakukan metode perizinan, dikarenakan lebih cepat dan mudah, tanpa harus antri di kantor Dinas. Selain itu, system keterbukaan informasi yang diberikan Pemrintah Kabupaten Pidie, menjadikan tolak ukur para investor untuk menanamkan modalnya disini.
“Kami diperintahkan Bupati Pidie, Roni Ahmad, untuk terbuka dalam membuka peluang investasi kepada siapa saja di Pidie, pelayanan dan keterbukaan informasi tentang Pidie itu kunci majunya investasi disini, pelayanan yang cepat dan maksimal kepada investor juga hal utama,” Jelasnya.
Dari hasil perkembangan OSS dan pelayanan serta promosi yang dilakukan selama ini, investasi di Pidie tahun 2019, sebesar Rp. 123.255.000.000 dan telah menampung lebih dari 1.700 tenaga kerja dari dalam dan luar daerah.
Seperti diketahui, Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun mamfaat menggunakan OSS antara lain, Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Kedua, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time. Ketiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat dan yang keempat, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
Redaksi
